Rencana Kegiatan Pembangunan Dikhawatirkan Terkendala dengan Masuknya Musim Penghujan

Tanjungsari – Sebagian besar kegiatan fisik desa di wilayah Kabupaten Majalengka Tahap 2 pada Tahun Anggaran 2017 harus tertunda. Khususnya yang terjadi di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukahaji. baik yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Karena sampai berita ini diterbitkan anggaran tersebut belum juga masuk di RKD Tanjungsari. Keterlambatan penerimaan anggaran yang diterima dipenghujung tahun anggaran, dikhawatirkan berdampak pada keterlambatan progres pembangunan itu sendiri, terutama pembangunan desa yang berupa fisik. Apalagi saat ini bertepatan dengan musim penghujan.

Berikut beberapa rencana pembangunan fisik dari Dana Desa yang belum terealisasi.

1. Rencana Pembangunan Gedung Posyandu

Rencana pembangunan gedung Posyandu yang berlokasi di RT 009 RW 006 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukahaji sebesar Rp. 59.375.000,-

2. Telford Jalan Baru

Demikian pula dengan rencana pembangunan terlford jalan baru yang berlokasi di RT 001 RW 001 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukahaji sebesar Rp. 160.000.000,-

Begitu pula dengan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa ada 3 pekerjaan Rutilahu yang harus bekejaran dengan musim penghujan dengan total anggaran Rp. 30.000.000.

Terutama untuk Add, sejatinya sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 pasal 17 “Penyaluran ADD kepada masing-masing desa dilakukan setiap bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dana alokasi umum diterima oleh Pemerintah Daerah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari Pagu ADD bagi masing-masing desa”.

Walaupun memang sudah ada Perubahan peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017, pada pasal 22A ayat 1 berbunyi: “Penyaluran ADD untuk Tahun 2017 dilaksanakan dua tahap setelah ADD ditetapkan dengan mengajukan permohonan yang dilampiri”, namun hal ini baru ditetapkan per 2 Oktober 2017. Artinya aturan yang dipakai sampai dengan bulan September 2017 mengacu pada Perbup No. 23 Tahun 2015 tersebut. Selama ini, sejak bulan Januari sampai dengan pertengahan bulan Nopember 2017 kami menjalankan roda pemerintahan desa tidak disokong dengan operasional yang cukup, hanya mengandalkan PAD yang kami terima seadanya.

Lebih-lebih kami baru menerima SILTAP selama 6 bulan (Januari – Juni) itupun kami terima pada penghujung bulan Juni 2017 dengan nominal yang kami terima masing-masing sebesar 2,56 juta (untuk kepala desa); Rp. 1,792 juta (untuk sekretaris desa); dan Rp. 1,2 juta-an (untuk perangkat desa lainnya). Nilai nominal tersebut menurut kami masih kurang sesuai dengan KHL (kebutuhan hidup layak). Namun demikian kami masih dapat menerimanya, karena UMK Kab. Majalengka hanya ditetapkan kurang lebih sebesar Rp. 1,2 juta-an (sebelum perubahan).

Perlu para pemangku kepentingan tahu, pekerjaan yang kami lakukan lebih berat ketimbang sebagian pekerjaan yang dilakukan para pekerja pemerintahan yang lain. Karena kami dituntut untuk dapat melayani warga selama 24 jam/hari. Hal ini tidak sebanding dengan apa yang kami kerjakan, jangankan kami dapat diangkat sebagai PNS untuk menyamai haknya saja terasa sangat jauh sekali. Belum lagi kami harus menunggu beberapa bulan untuk dapat menikmati hasil keringat kami tersebut.

Yang jadi ironi, ketika pencairan sudah di depan mata justru semua pencairan dikaitkan dengan progres Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pemerintah Desa harus sudah menyetorkan PBB minimal 75% dari nilai total DHKP. Kami tidak pernah habis pikir, kenapa hak dan kewajiban desa di sangkut pautkan dengan urusan PBB, sementara PBB yang kami pahami adalah kewajiban setiap warga negara. Timbul pertanyaan di benak kami “Jikalau nanti, ada warga sampai akhir tahun masih menunggak pajak. Apakah hak kami juga tidak akan diberikan?”.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk memojokan seseorang atau lembaga manapun, hanya saja sebagai ungkapan kekesalan kami. Semoga dengan dituangkannya kekesalan ini dapat mengobati dan menjadikan motivasi untuk senantiasa terus mengabdi pada negeri ini. Sekelumit harapan kami, “Semua pemangku jabatan dapat memahami permasalahan kami di desa”.

Facebook Comments

2 Comments

  1. Mengapa pembangunan di desa ini mesti ditunda dg mem “pending” pencairan DD oleh pemda…..bukannya pemda harusnya mendukung prosesnya membimbing administrasinya….gara2 gagal mengumpulkan PBB desa harus dipunish tdk boleh mencairkan DD kan gak “konstruktif”

    Coba renungkan…agar SATGAS DANA DESA yg dipimpin pak Bibit Waluyo/mantan ketua KPK tdk hadir dan bertanya-tanya kesini……

    • Setelah dikomfir, ada miskomunikasi pa sekarang sudah tidak ada masalah tinggal nunggu uang masuk RKD. Makasih perhatiannya

Tinggalkan Balasan